Penulis ,Roni
Lampu kamera menyala.
Mikrofon disiapkan.
Kalimat pembuka terdengar tegas dan meyakinkan.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh pada transparansi dan pelayanan terbaik.”
Kalimat itu terdengar kuat. Bahkan melegakan.
Namun waktu berjalan. Bulan berganti. Isu baru muncul. Dan publik kembali bertanya dengan nada yang sama:
Mengapa masalah serupa terulang lagi?
Di situlah letak persoalannya.
Kepercayaan publik jarang runtuh karena satu kesalahan. Ia runtuh ketika masyarakat melihat ketidakkonsistenan. Ketika standar hari ini berbeda dengan standar kemarin. Ketika komitmen terdengar indah, tetapi praktiknya berubah-ubah.
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, trust bukan hasil dari satu konferensi pers. Ia adalah akumulasi dari pola tindakan yang stabil.
Ambil contoh pengelolaan anggaran daerah.
Setiap awal tahun, komitmen transparansi disampaikan. Dokumen anggaran dipublikasikan. Akses informasi dibuka. Semua tampak progresif.
Namun ketika proyek mulai berjalan dan muncul pertanyaan tentang realisasi belanja, informasi tak lagi mudah ditemukan. Data tidak diperbarui. Penjelasan terasa normatif.
Apakah publik marah karena angka yang besar?
Tidak selalu.
Yang membuat publik gelisah adalah perubahan sikap.
Hari ini terbuka.
Besok tertutup.
Hari ini menjanjikan evaluasi menyeluruh.
Besok seolah lupa pada janji itu.
Kepercayaan tidak hilang karena kesalahan teknis. Ia menghilang ketika masyarakat merasa standar berubah sesuai situasi.
Hal serupa terjadi dalam pelayanan publik.
Banyak kantor pemerintahan daerah kini menampilkan wajah modern. Sistem antrean digital. Aplikasi daring. Slogan pelayanan cepat dan mudah terpampang di dinding.
Namun yang membentuk persepsi warga bukanlah slogan, melainkan pengalaman nyata.
Jika seseorang mengurus izin dan dilayani dengan ramah serta cepat, ia akan membawa pulang kesan positif. Tetapi jika beberapa hari kemudian orang lain mengalami proses yang berbelit karena perbedaan interpretasi aturan atau pergantian pejabat, maka citra yang sudah dibangun bisa goyah.
Warga tidak menuntut pelayanan tanpa cela.
Mereka hanya ingin kepastian bahwa perlakuan yang mereka terima tidak tergantung pada siapa yang sedang bertugas.
Konsistensi jauh lebih bernilai daripada kesempurnaan sesaat.
Penanganan krisis memberi pelajaran yang lebih jelas lagi.
Ketika terjadi bencana atau konflik sosial, pemimpin daerah biasanya hadir di lokasi. Empati disampaikan. Bantuan dijanjikan. Dukungan moral ditegaskan.
Itu penting. Sangat penting.
Namun yang diingat masyarakat bukan hanya momen hari pertama.
Yang diingat adalah apakah satu minggu kemudian logistik masih tersedia.
Apakah satu bulan kemudian pendampingan tetap berjalan.
Apakah laporan penggunaan dana disampaikan secara terbuka.
Empati dapat menyentuh hati dalam sekejap.
Konsistensi membangun kepercayaan dalam jangka panjang.
Kita hidup di era ketika publik memiliki memori digital yang panjang. Pernyataan hari ini bisa dibandingkan dengan kebijakan tahun lalu hanya dengan beberapa ketukan layar. Jejak tidak mudah hilang.
Karena itu, ruang komunikasi publik tidak lagi sekadar soal bagaimana berbicara, melainkan bagaimana menjaga keselarasan antara kata dan tindakan.
Kepemimpinan daerah diuji bukan saat situasi nyaman, tetapi ketika tekanan datang. Ketika keputusan tegas berpotensi tidak populer. Ketika transparansi membuka ruang kritik.
Di saat seperti itu, konsistensi menjadi fondasi legitimasi.
Pemimpin yang menjaga standar yang sama—baik dalam kondisi mudah maupun sulit—akan membangun rasa percaya yang perlahan tapi kokoh. Sebaliknya, sikap yang berubah-ubah menciptakan jarak emosional antara pemerintah dan warga.
Dan jarak itu tidak mudah dipulihkan.
Sering kali reformasi tata kelola daerah dibicarakan dalam bahasa besar: digitalisasi, inovasi, modernisasi, smart governance.
Semua itu penting.
Namun ada satu elemen yang lebih mendasar dan sering terabaikan: menjaga standar yang tidak berubah.
Standar dalam keterbukaan data.
Standar dalam penegakan aturan.
Standar dalam pelayanan tanpa diskriminasi.
Bukan hanya ketika disorot, tetapi juga ketika sunyi dari perhatian.
Karena publik sangat peka terhadap ketidakseimbangan. Mereka mungkin tidak memahami detail teknis regulasi, tetapi mereka bisa merasakan ketika ada perlakuan yang tidak adil atau penjelasan yang tidak utuh.
Kepercayaan tumbuh ketika warga melihat pola yang dapat diprediksi. Ketika mereka tahu bahwa aturan berlaku sama, hari ini maupun besok. Ketika mereka merasa sistem berjalan, bukan sekadar wacana.
Tanpa kepercayaan publik, kebijakan terbaik pun akan dipandang dengan curiga. Program pembangunan bisa dianggap sebagai proyek pencitraan. Inovasi pelayanan dapat dicurigai sebagai strategi sesaat.
Sebaliknya, ketika kepercayaan sudah terbentuk, bahkan kebijakan yang sulit dan penuh konsekuensi dapat diterima. Bukan karena semua orang setuju, tetapi karena mereka yakin prosesnya adil dan konsisten.
Itulah kekuatan legitimasi
Dan legitimasi tidak lahir dari retorika.
Ia lahir dari keberanian menjaga integritas pola.
Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan daerah bukan hanya soal menyelesaikan proyek atau menyeimbangkan anggaran. Ia adalah tentang membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga.
Hubungan itu tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan standar yang sama.
Publik mungkin lupa detail konferensi Pers.
Mereka mungkin lupa kutipan panjang dalam pidato resmi.
Tetapi mereka tidak pernah lupa ketika standar berubah tanpa penjelasan.
Karena pada akhirnya, trust tidak dibangun dengan pernyataan.Ia dibangun ketika apa yang diucapkan hari ini tetap dijalankan esok hari—tanpa pengecualian, tanpa kompromi yang berubah-ubah, dan tanpa menunggu sorotan.
Di situlah kualitas kepemimpinan benar-benar terlihat.
