Bukittinggi selama ini dipoles sebagai etalase pariwisata Sumatera Barat—kota dengan legitimasi historis, kekayaan budaya, dan denyut ekonomi yang tampak hidup. Namun, di balik narasi itu, realitasnya jauh dari stabil. Persoalan mendasar terus berulang, bukan karena kompleksitas semata, tetapi karena kegagalan tata kelola yang tak kunjung diperbaiki. Ini bukan lagi soal “kota berkembang”, melainkan gejala stagnasi yang dibiarkan menjadi kebiasaan.
Sampah dan air bersih adalah bukti paling telanjang. Dua isu ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikator kegagalan sistemik. Penanganannya masih berkutat pada pola reaktif—memadamkan masalah saat muncul, bukan mencegahnya sejak awal. Dalam kota wisata, sampah adalah cermin wajah kota; sementara air bersih adalah hak dasar warga. Ketika keduanya terus bermasalah tanpa solusi permanen, yang patut dipertanyakan bukan lagi kapasitas petugas lapangan, melainkan arah kebijakan dan keseriusan pengambil keputusan.
Masalah bukan lagi soal ada atau tidak—tetapi soal mengapa tidak pernah selesai.
Di sektor ekonomi, kegamangan arah semakin terlihat. Banto Trade Center berdiri sebagai simbol ambisi, tetapi gagal menjadi pusat aktivitas. Ini bukan sekadar proyek yang belum optimal, melainkan contoh klasik pembangunan tanpa desain pengelolaan yang matang. Infrastruktur dibangun lebih cepat daripada visi yang menopangnya—hasilnya adalah ruang mati yang menggerus kepercayaan publik.
Kasus Koperasi Saayun Salangkah memperparah situasi. Ketika penyelesaian masalah berjalan tanpa transparansi dan kepastian, yang runtuh bukan hanya aspek ekonomi, tetapi legitimasi institusi. Publik tidak menuntut kesempurnaan—mereka menuntut kejelasan. Ketidakjelasan adalah bentuk lain dari kegagalan.
Polemik lahan di kawasan Fort de Kock menunjukkan problem yang lebih dalam: tarik-menarik kepentingan tanpa kepemimpinan yang tegas. Kawasan dengan nilai historis dan ekonomi tinggi justru terjebak dalam kebuntuan. Ketika aset strategis tidak dikelola dengan visi yang jelas, yang hilang bukan hanya potensi ekonomi, tetapi juga marwah kota itu sendiri.
Pasar Atas—jantung ekonomi Bukittinggi—masih bergerak dalam ketidakpastian. Pedagang dipaksa bertahan dalam situasi yang tidak stabil. Tanpa kepastian kebijakan, pemulihan ekonomi hanya menjadi jargon. Ekonomi tidak tumbuh dari wacana, tetapi dari kepastian.
Kebijakan publik pun tak luput dari problem yang sama. Program angkot gratis adalah contoh nyata bagaimana kebijakan berhenti pada tahap retorika. Wacana diluncurkan tanpa peta jalan yang jelas. Ini bukan sekadar keterlambatan, tetapi kegagalan dalam manajemen kebijakan. Setiap janji yang tidak dituntaskan hanya menambah akumulasi ketidakpercayaan.
Stasiun Lambuang adalah simbol lain dari peluang yang diabaikan. Di kota lain, ruang seperti ini dihidupkan menjadi pusat ekonomi kreatif. Di Bukittinggi, ia justru menjadi representasi stagnasi—aset ada, tetapi imajinasi pengelolaannya tidak hadir.
Sebagai kota wisata, Bukittinggi menghadapi ancaman yang lebih serius: kehilangan relevansi. Keunggulan historis tidak cukup jika tidak diiringi inovasi. Tanpa pembaruan, kota ini akan tertinggal oleh destinasi lain yang lebih adaptif. Dampaknya langsung terasa pada UMKM—mereka bertahan, tetapi tidak berkembang, karena ekosistemnya tidak mendukung.
Di sektor pendidikan, potensi besar belum diterjemahkan menjadi kebijakan progresif. Bukittinggi memiliki posisi strategis sebagai kota pendidikan, tetapi pengelolaannya masih administratif, belum transformatif. Pendidikan seharusnya menjadi motor perubahan, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Konsep kota layak anak pun masih berhenti di level simbolik. Tanpa ruang publik yang aman, fasilitas yang memadai, dan kebijakan yang berpihak, label tersebut hanya menjadi kosmetik kebijakan.
Jika ditarik ke akar persoalan, pola yang muncul konsisten:
ketiadaan integrasi dalam tata kelola.
Perencanaan, penganggaran, dan implementasi berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada orkestrasi yang solid. Akibatnya, masalah yang sama terus muncul dalam bentuk berbeda—tanpa pernah benar-benar diselesaikan.
Bukittinggi tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer tetapi diperlukan. Kepemimpinan tidak cukup hanya menjaga stabilitas—ia harus mampu memutus siklus masalah.
Hari ini, Bukittinggi berada di titik krusial:
melanjutkan rutinitas masalah yang diwariskan, atau memulai pembenahan yang berisiko tetapi menjanjikan perubahan nyata.
Pilihan kedua memang tidak nyaman. Namun, tanpa itu, stagnasi hanya akan semakin mengakar.
Pada akhirnya, kemajuan kota tidak diukur dari banyaknya proyek yang diumumkan, tetapi dari keberanian menyelesaikan masalah yang selama ini dihindari. Dan di situlah ujian sebenarnya—apakah Bukittinggi berani berubah, atau terus berdamai dengan kegagalannya sendiri.
