Bukittinggi — Sebuah proyek pembangunan saluran air (drainase) di Kota Bukittinggi menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat. Kritik mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang mempertanyakan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Dalam video tersebut, seorang aktivis menilai proyek yang tengah dikerjakan di tepi jalan itu terkesan “misterius” karena tidak dilengkapi plang proyek sebagaimana lazimnya proyek pemerintah.
“Saluran air (drainase), proyek pribadi atau pemerintah? Plang merk tak ada,” demikian narasi yang muncul dalam video yang beredar.
Ketiadaan papan informasi dinilai bukan persoalan sepele. Sebab, papan proyek merupakan bentuk transparansi publik yang memuat informasi penting seperti sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, hingga target pekerjaan. Tanpa itu, publik sulit melakukan pengawasan.
Andi menilai kondisi tersebut memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dan keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang rakyat. Apalagi proyek drainase berkaitan langsung dengan kepentingan publik, mulai dari pengendalian banjir hingga keselamatan pengguna jalan.
“Kalau ini proyek pemerintah, kenapa identitas proyek disembunyikan? Masyarakat berhak tahu uang negara dipakai untuk apa dan oleh siapa,” kritik salah seorang pegiat sosial dalam narasi video tersebut.
Sorotan ini juga menyentil lemahnya implementasi prinsip good governance di Bukittinggi. Di tengah tuntutan transparansi anggaran, proyek tanpa identitas justru berpotensi menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Dalam praktiknya, proyek pemerintah umumnya wajib memasang papan informasi pekerjaan di lokasi proyek. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Ketiadaan papan proyek bisa memunculkan sejumlah pertanyaan:
Apakah proyek tersebut resmi?
Siapa kontraktornya?
Berapa nilai anggarannya?
Dari mana sumber dananya?
Sudahkah proyek diawasi sesuai prosedur?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah kota bukittinggi bisa terkikis.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait, baik dinas teknis maupun kontraktor pelaksana. Pemerintah daerah diminta tidak memilih diam karena isu transparansi pembangunan sangat sensitif di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Andi Hardi juga mendesak agar aparat pengawas internal pemerintah turun memeriksa proyek tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran administrasi maupun penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai proyek publik dikerjakan seperti proyek siluman. Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan,” tegas kritik yang berkembang di masyarakat.
