JAKARTA — Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperketat pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai respons atas ketidakpastian global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (21/3/2026), Menteri Keuangan menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, bukan menambah beban belanja baru.
> “Kami mendorong seluruh instansi untuk memaksimalkan program yang sedang berjalan. Untuk sementara, pengajuan anggaran baru kami batasi,” ujarnya.
Selain membatasi usulan baru, pemerintah juga memperkuat langkah efisiensi belanja negara. Jika sebelumnya setiap kementerian/lembaga diminta melakukan penghematan secara mandiri, kini pemerintah pusat akan mengambil alih proses penyesuaian tersebut.
Langkah ini diambil karena upaya efisiensi yang dilakukan oleh masing-masing instansi dinilai belum optimal.
> “Ada kecenderungan, ketika diminta berhemat, justru kebutuhan yang diajukan meningkat. Karena itu, penyesuaian akan kami lakukan secara langsung agar lebih terukur dan efektif,” jelas Menteri Keuangan.
Dalam kebijakan ini, pemerintah akan meninjau ulang berbagai pos belanja yang dinilai kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Program-program administratif, kegiatan internal, serta agenda yang tidak mendesak menjadi sasaran utama untuk ditunda atau disesuaikan.
Meski demikian, efisiensi tidak berarti penghentian total kegiatan, melainkan penataan ulang prioritas agar anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
> “Kami fokus pada kegiatan yang dampaknya minimal atau masih bisa ditunda tanpa mengganggu kinerja utama,” tambahnya.
Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah memastikan bahwa belanja prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan stabilitas nasional.
Pemerintah juga terus memantau kondisi fiskal dan likuiditas secara berkala guna memastikan keseimbangan tetap terjaga.
> “Belanja yang bersifat krusial tetap kami jalankan tepat waktu agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya penghematan menyeluruh, muncul pula wacana pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri. Menteri Keuangan menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas dalam menjaga keuangan negara.
Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi contoh nyata bahwa efisiensi dilakukan secara merata, termasuk di level pejabat tinggi negara.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global yang tidak menentu. Dengan strategi efisiensi yang lebih selektif dan terarah, APBN diharapkan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
